Opini 28 October 2026 Dibaca 741 kali

Sumpah Pemuda 2026: Menggugat Empati, Menenun Harmoni Bangsa

Sumpah Pemuda 2026: Menggugat Empati, Menenun Harmoni Bangsa
🔍 Klik gambar untuk memperbesar

Waktu senantiasa berlalu bagai derap langkah yang tak pernah mengenal kata henti, membawa kita pada pengujung Oktober tahun 2026. Tepat 98 tahun yang lalu, di sebuah gedung sederhana di Jalan Kramat Raya, Jakarta, sekelompok anak muda dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya merumuskan sebuah kesepakatan yang melampaui zaman: Sumpah Pemuda. Hari ini, saat kita berdiri hanya berjarak dua tahun dari peringatan satu abad ikrar suci tersebut, kita dihadapkan pada sebuah refleksi yang menuntut kejujuran: sudahkah kita benar-benar menjadi satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan? Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 bukanlah sekadar seremoni pengulangan sejarah. Tema ini adalah sebuah gugatan sekaligus undangan; sebuah panggilan mendesak di tengah karut-marut persoalan bangsa yang kian kompleks, mulai dari polarisasi sosial, krisis ekologi, ketidakpastian ekonomi, hingga darurat kesehatan mental. Di tengah lanskap bangsa yang majemuk ini, pemuda diundang untuk turun tangan, bukan sekadar urun angan, demi membangun kembali harapan melalui semangat moderasi beragama dan kerukunan yang substansial.

 Memaknai Ulang Patriotisme dan Empati

Sumpah Pemuda bukanlah sekadar dokumen sejarah atau rentetan kata-kata manis. Ia adalah sebuah proklamasi ontologis—sebuah pernyataan tentang cara ber-ada bangsa Indonesia (Latif, 2020). Ketika pemuda pada tahun 1928 mengikrarkan persatuan, mereka sedang melakukan lompatan filosofis yang luar biasa: menundukkan ego kedaerahan demi entitas baru bernama "Indonesia". Namun, dalam konteks tahun 2026, konsep ke-Indonesia-an ini sedang diuji. Patriotisme sering kali direduksi menjadi sekadar retorika politik atau perdebatan di ruang giral media sosial tentang siapa yang paling mencintai tanah air.

Patriotisme masa kini tidak lagi cukup jika hanya diukur dari kesediaan mengangkat senjata. Patriotisme sejati hari ini adalah komitmen etis untuk membela mereka yang terpinggirkan, menjaga kelestarian alam ibu pertiwi, dan memastikan keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Filsuf Emmanuel Levinas (1969) mengajarkan bahwa etika selalu bermula dari perjumpaan dengan "Wajah Liyan" (The Other). Wajah mereka yang menderita, miskin, dan tertindas adalah panggilan etis yang tidak bisa kita abaikan. Di sinilah nilai "Berempati" dalam tema Sumpah Pemuda tahun ini menemukan kedalaman maknanya. Empati bukan sekadar rasa kasihan atau simpati yang lewat begitu saja. Empati adalah sebuah kerja keras moral. Ia menuntut pemuda untuk keluar dari gelembung kenyamanannya, mencoba mengenakan sepatu orang lain, dan merasakan denyut penderitaan sesama warga bangsa (Hadi, 2023).

Tanpa empati, patriotisme hanya akan menjadi cangkang kosong yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan sempit. Empati mencegah patriotisme berubah menjadi fasisme atau chauvinisme. Dengan empati, pemuda Indonesia tahun 2026 dipanggil untuk melihat bahwa musuh terbesar kita bukanlah bangsa lain, melainkan ketidakadilan, korupsi, dan ketimpangan yang masih mencengkeram saudara-saudara kita sendiri. Pemuda yang patriotik dan berempati adalah mereka yang tidak sanggup tidur nyenyak ketika tahu ada tetangganya yang kelaparan, atau ada anak-anak di pelosok negeri yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak.

 Pemuda di Tengah Pusaran Disrupsi

Pemuda saat ini hidup dalam pusaran paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, demografi Indonesia sedang menikmati bonus demografi; jumlah pemuda mencapai puncaknya, memberikan potensi produktivitas yang masif. Namun, di sisi lain, realitas sosiologis menunjukkan fragmentasi yang kian mengkhawatirkan. Ruang-ruang sosial kita, yang kini lebih banyak berwujud digital, sering kali dirancang oleh algoritma yang memicu polarisasi (Sunstein, 2017). Masyarakat terjebak dalam ruang gema (echo chambers), di mana mereka hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepemikiran, sehingga melahirkan kebencian terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik atau ideologi.

Secara politis, pemuda sering kali diposisikan secara instrumental. Menjelang momentum politik, narasi tentang pemuda dielu-elukan. Mereka dijanjikan berbagai posisi dan dilabeli sebagai agen perubahan (agent of change). Namun, setelah panggung politik usai, suara pemuda kerap disingkirkan dari meja pembuatan kebijakan. Representasi pemuda di parlemen dan lembaga eksekutif, meskipun mulai meningkat, sering kali masih tersandera oleh budaya oligarki dan politik dinasti (Putra & Pratiwi, 2025). Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang lahir jarang yang benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang generasi muda, seperti penyediaan lapangan kerja yang layak, hunian yang terjangkau, atau kebijakan transisi energi yang berkeadilan.

Persoalan ini kian pelik ketika kita melihatnya dari dimensi yuridis atau hukum. Kebebasan berekspresi, yang merupakan prasyarat mutlak bagi pemuda untuk bersikap kritis, kerap kali dibayangi oleh instrumen hukum yang digunakan secara eksesif. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, sering kali menjadi pedang bermata dua yang menakut-nakuti para pemuda yang ingin menyuarakan kritik terhadap ketimpangan atau kerusakan lingkungan. Secara yuridis, negara perlu kembali pada mandat Konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemuda membutuhkan perlindungan hukum, bukan ancaman kriminalisasi. Hukum harus menjadi panglima dalam menghadirkan keadilan struktural, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara, tanpa pandang bulu atau status sosial.

Ketangguhan Pemuda di Era Ketidakpastian

Generasi muda tahun 2026 memikul beban mental yang teramat berat. Berbagai riset menunjukkan peningkatan tren kecemasan (anxiety), depresi, hingga kelelahan ekstrem (burnout) di kalangan Gen Z dan Milenial (American Psychological Association, 2023). Mereka adalah generasi yang harus berhadapan dengan tuntutan ekonomi yang kian menekan—menjadi generasi sandwich yang harus menghidupi orang tua sekaligus membesarkan anak—di tengah ketidakpastian dunia kerja yang didisrupsi oleh kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi. Belum lagi, ada kecemasan ekologis (eco-anxiety) akibat perubahan iklim yang dampaknya semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, dari cuaca ekstrem hingga ancaman tenggelamnya wilayah pesisir.

Dalam situasi yang penuh tekanan inilah, kata "Gigih" dari tema Sumpah Pemuda menemukan urgensinya. Kegigihan atau grit (Duckworth, 2016) adalah kombinasi antara hasrat yang mendalam (passion) dan ketekunan (perseverance) untuk mencapai tujuan jangka panjang. Secara psikologis, pemuda dituntut untuk membangun resiliensi mental, yakni kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa resiliensi ini tidak boleh dibebankan hanya pada individu. Kita tidak bisa sekadar menyuruh pemuda untuk "kuat" dan "gigih" di atas struktur sosial-ekonomi yang memang rapuh dan menekan. Kegigihan individu harus diimbangi dengan sistem pendukung sosial (social support system) yang memadai, baik dari keluarga, komunitas, maupun negara melalui jaminan sosial.

Secara antropologis, masyarakat Indonesia memiliki modal budaya yang luar biasa untuk bertahan, yakni semangat gotong royong dan ikatan komunal. Sebagaimana dicatat oleh Geertz (1973), kebudayaan adalah jaring-jaring makna yang kita rajut sendiri. Sayangnya, modernisasi dan gaya hidup urban yang semakin individualistis perlahan-lahan merobek jaring makna tersebut. Interaksi antarmanusia menjadi semakin transaksional. Di sinilah pemuda memiliki peran penting untuk menghidupkan kembali roh gotong royong tersebut dalam bentuk yang lebih kontekstual, misalnya melalui gerakan kerelawanan digital, penggalangan dana massa (crowdfunding) untuk mereka yang sakit, atau komunitas-komunitas pemberdayaan lokal. Antropologi Nusantara yang menghargai kebersamaan harus ditafsirkan ulang oleh pemuda untuk menjawab tantangan zaman yang kian atomistik.

Moderasi Beragama sebagai Ruang Perjumpaan

Salah satu persoalan paling krusial yang mengancam tenun kebangsaan kita hari ini adalah intoleransi dan radikalisme. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sentimen identitas sering kali dieksploitasi untuk membelah masyarakat. Oleh karena itu, membangun harapan di tengah bangsa yang majemuk mutlak membutuhkan penerapan semangat moderasi beragama dan kerukunan yang substansial. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mencampuradukkan ajaran agama, apalagi mengurangi kadar keimanan seseorang. Sebaliknya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang pasti melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum—berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kementerian Agama RI, 2019).

Urgensi bagi pemuda untuk memelopori moderasi beragama sangatlah tinggi. Pemuda adalah pewaris masa depan; jika benih kebencian dibiarkan tumbuh hari ini, merekalah yang akan menuai badai konflik di kemudian hari. Relevansi pemuda dalam isu ini terletak pada fluiditas pergaulan mereka. Pemuda masa kini, dengan interkonektivitas globalnya, lebih terbiasa dengan keragaman. Namun, tantangannya adalah mengubah toleransi yang sekadar bersifat pasif (hanya membiarkan orang lain hidup) menjadi kerukunan yang substansial. Kerukunan substansial berarti ada relasi antarmanusia yang harmonis, interaksi interpersonal yang aktif, dialog yang jujur, dan kerja sama lintas iman dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Sebagai contoh, pemuda Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak hanya cukup duduk bersama dalam forum-forum seremonial, tetapi harus bekerja bahu-membahu membangun desa, mengajar anak-anak jalanan, atau mengelola bank sampah. Melalui perjumpaan yang intens dan kerja sama yang konkret inilah, prasangka-prasangka komunal akan rontok (Allport, 1954 - Contact Hypothesis). Moderasi beragama tidak lagi hanya berwujud teori di atas kertas atau pidato pejabat, melainkan menjelma menjadi relasi hangat keseharian antarmanusia, tetangga, dan rekan kerja. Di situlah pemuda membuktikan empati tertingginya: merangkul mereka yang berbeda dalam satu pelukan persaudaraan kemanusiaan.

 Melangkah Menuju Satu Abad Indonesia

Menyelesaikan berbagai persoalan bangsa di atas tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Jika pemuda tahun 2026 ingin benar-benar mewujud-nyatakan tema "Patriotik, Gigih, Berempati", maka harus ada langkah-langkah solutif yang berdimensi filosofis hingga praktis.

Pertama, di bidang pendidikan, kita harus mereformasi kurikulum agar tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif atau mencetak tenaga kerja yang siap diserap industri. Pendidikan harus menjadi taman persemaian empati dan moderasi. Pembelajaran berbasis proyek lintas budaya dan agama harus diperbanyak, sehingga sejak dini generasi muda terbiasa berkolaborasi dengan mereka yang berbeda latar belakang. Pendidikan karakter harus difokuskan pada pembentukan sikap gigih (resiliensi) dan kepekaan sosial, bukan sekadar menghafal teori moralitas.

Kedua, secara sosial-politik, pemuda harus merebut ruang-ruang publik dan proses pembuatan kebijakan. Pemuda tidak boleh lagi alergi terhadap politik, karena kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak lahir dari proses politik. Kita membutuhkan lebih banyak politisi muda yang memiliki integritas dan berani membongkar sistem yang korup. Selain itu, pemerintah dan masyarakat sipil harus menyediakan ruang-ruang aman (safe spaces) bagi pemuda untuk berdialog, berdebat, dan menyalurkan aspirasinya tanpa rasa takut akan persekusi hukum atau sosial.

Ketiga, dalam hal penanganan kesehatan mental dan psikologis pemuda, negara harus hadir secara struktural. Layanan kesehatan mental harus diintegrasikan secara masif dan gratis hingga ke tingkat Puskesmas. Isu kesehatan mental tidak boleh lagi dianggap sebagai kelemahan iman atau stigma negatif, melainkan sebagai persoalan medis dan sosial yang membutuhkan intervensi serius. Pemuda yang tangguh atau gigih adalah mereka yang menyadari kapan mereka butuh bantuan dan negara menyediakannya.

Keempat, dalam konteks hukum atau yuridis, perlu ada tinjauan ulang terhadap regulasi yang membatasi hak sipil dan kebebasan berekspresi. Pemuda harus dilibatkan secara bermakna (meaningful participation) dalam perumusan undang-undang, sehingga hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak diskriminatif.

Kelima, mendorong pengarusutamaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau (green economy). Pemuda Indonesia 2026 harus menjadi motor penggerak ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, bukan sekadar mengeksploitasi alam demi pertumbuhan angka-angka statistik semata.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda bukanlah sekadar nostalgia masa lalu yang romantik. Ia adalah kompas penunjuk arah. Peringatan ke-98 tahun ini adalah alarm pengingat bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa dilewati jika kita berjalan sendiri-sendiri atau saling menjegal. Pemuda harus kembali pada khitahnya: sebagai penenun tenun kebangsaan yang terkoyak, penyala pelita di tengah kegelapan, dan pelopor empati di tengah lautan egoisme. Dengan sikap patriotik yang etis, kegigihan yang tak kenal menyerah, serta empati yang mendalam, pemuda Indonesia tahun 2026 akan mampu membangun kembali harapan, mengukuhkan moderasi beragama, dan menciptakan kerukunan substansial demi kemanusiaan yang lebih baik. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang berani bermimpi, namun menjejakkan kakinya dengan gigih di atas lumpur realitas bangsa, untuk bekerja keras tanpa henti, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils., M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan Pascasarjana IAIN Manado

Bagikan Informasi Ini:

WhatsApp Facebook